GenPI.co - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berbicara mengenai munculnya penolakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua.
Pigai mengatakan salah satu penyebab penolakan itu karena manajemen pemasakan. Sebab selama ini muncul perselisihan mengenai pihak yang memasaknya.
“Itu jadi masalah. Entah nanti dimasak mama-mama pihak gereja atau siapa, itu gampang nanti dibicarakan,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (26/7).
BACA JUGA: 140 Siswa SMP di Kupang Diduga Keracunan MBG, Wali Kota: Jangan Saling Menyalahkan
Dia kemudian menyatakan yang terpenting saat ini adalah program MBG bisa segera bergulir dengan baik di Papua.
Sementara, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengatakan sudah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang MBG.
BACA JUGA: DPR RI Singgung Anggaran MBG, Usulan Moratorium IKN Bakal Dikaji
Dia menyebut ada empat titik Dapur Sehat yang akan melayani program MBG di 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan.
“Empat dapur sehat itu, ada dua titik yang sudah pelepasan. Sedangkan dua lainnya sedang kami koordinasikan,” ujarnya.
BACA JUGA: BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan MBG Diganti Bahan Mentah Beras dan Camilan
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni mengatakan penolakan MBG di Papua itu awalnya dari tuntutan siswa yang ingin penyediaan pendidikan gratis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
