GenPI.co - Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner menolak ajakan sejumlah pensiunan perwira untuk menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. di tengah gelombang protes.
Brawner mengatakan seruan untuk intervensi militer muncul saat Manila menghadapi aksi unjuk rasa besar-besaran pada 21 September.
Protes tersebut dipicu dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir yang ditaksir merugikan negara miliaran dolar.
BACA JUGA: Sengketa Laut Cina Selatan Memuncak, Dukungan Australia Mengalir ke Filipina
Dia menyebut ada poster dan orasi yang menyerukan agar militer bertindak, bahkan menarik dukungan dari presiden.
"Beberapa pensiunan perwira menghubungi saya dan perwira muda, meminta kami untuk campur tangan," katanya, dilansir AFP, Jumat (3/10).
BACA JUGA: 2 Bibit Siklon Tropis di Filipina Pengaruhi Hujan dan Kecepatan Angin di Indonesia
Menurut Brawner, para mantan perwira tersebut mengusulkan berbagai bentuk intervensi militer, termasuk kudeta dan pembentukan junta militer untuk mengatur ulang masyarakat Filipina.
Dia menyebut salah satu kelompok yang mengajukan gagasan ini dipimpin mantan Jenderal Romeo Poquiz, kritikus vokal Presiden Marcos.
BACA JUGA: Dikalahkan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Terlemah di SEA V League 2025
Dalam pertemuan langsung dengan kelompok tersebut, Brawner menegaskan militer tetap solid dalam mendukung konstitusi dan tidak akan terlibat dalam upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
