GenPI.co - Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim terus menuntut bukti sah adanya kerugian negara meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan status tersangka mantan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Kuasa hukum Nadiem Dodi S Abdulkadir mengatakan pihaknya akan terus menuntut bukti sah yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata dan pasti (actual loss).
Hal ini bukan sekadar dugaan atau potensi (potential loss) dalam kasus yang dipersangkakan terhadap Nadiem.
BACA JUGA: Penetapan Tersangka Nadiem Cacat Hukum, Kuasa Hukum: Tidak Ada Bukti & Kerugian Nyata
"Bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sementara hasil audit untuk menghitung kerugian negaranya belum ada," kata dia, dikutip Selasa (14/10).
Permohonan praperadilan itu terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022.
BACA JUGA: Bela Nadiem Makarim, Ayu Utami: Jangan Samakan Kebijakan dengan Korupsi
Dodi menegaskan sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan pengadaan laptop Chromebook normal dan tidak ditemukan adanya selisih antara harga jual produk atau jasa dengan harga pokoknya (mark-up).
"Artinya, hingga hari ini, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana ditegaskan oleh BPKP, lembaga yang sah menurut undang-undang untuk melakukan audit keuangan negara," papar dia.
BACA JUGA: Kondisi Membaik, Nadiem Makarim Kembali Jalani Penahanan di Rutan Salemba
Di sisi lain, pihaknya menilai keputusan hakim hanya menilai aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi perkara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
