GenPI.co - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) berperan maksimal demi kesejahteraan rakyat.
DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 diketahui menyetujui RUU yang mengganti Kementerian BUMN menjadi BP BUMN, Kamis (2/10).
Puan Maharani mengatakan semangat perubahan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: DPR RI Desak Reklamasi Tambang Oleh BUMN Diawasi Ketat di Lapangan
“Bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara, harus berfungsi sebesar-besarnya untuk semua rakyat Indonesia,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (3/10).
Ketua DPP PDIP itu menilai penataan kelembagaan adalah suatu hal yang penting, supaya tak tumpang tindih anrtara fungsi regulator dan operator.
BACA JUGA: DPR RI soal Revisi UU BUMN, Disebut Tutup Celah Konflik Kepentingan
“(Operator) sekarang sudah ditarik ke Danantara. Jadi jangan ada tumpang tindih regulator dan operator,” tuturnya.
Puan berharap langkah implementasi teknis BUMN bisa segera dilakukan setelah adanya payung hukum yang baru.
BACA JUGA: Supratman Ungkap RUU BUMN Atur Larangan Wamen Rangkap Jabatan
“Ada perubahan UU tentunya setelah ini. Sudah ada payung hukum untuk diimplementasikan di lapangan,” ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
