GenPI.co - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendukung langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang Whoosh memakai APBN.
Anis mengatakan kondisi APBN akan semakin berat jika harus menanggung utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tersebut.
“Jika APBN yang menanggung, itu tidak tepat. Bakal memperberat kondisi keuangan negara yang dalam keadaan terbatas,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (17/10).
BACA JUGA: Survei Sebut Publik Puas Kinerja Prabowo Subianto, Menkeu Purbaya Paling Dikenal
Politikus PKS itu menilai proyek kereta cepat tersebut sudah muncul permasalahan sejak awal. Semisal tidak masuknya ke dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
“Saat itu menteri perhubungan tidak setuju proyek kereta cepat. Alasannya larena bakal tidak bisa dibayar,” tuturnya.
BACA JUGA: Mukhamad Misbakhun Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi
Menurut Anis, sebaiknya APBN tidak digunakan untuk mengurusi hal esensial. Terlebih sudah adanya aturan baru yakni UU Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN.
Dia menyampaikan aturan baru tersebut membuat deviden BUMN diserahkan ke Danantyara dan tak diberikan ke APBN.
BACA JUGA: Zulhas Respons Menkeu Purbaya, Dana MBG Tak Mungkin Dipotong
“Deviden BUMN disetor ke Danantara dan tak masuk ke APBN. Jadi Danantara harus mencari solusi dan tidak membebani APBN,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
