GenPI.co - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mempertanyakan proses pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto untuk diberi gelar Pahlawan Nasional.
Legislator Komisi XIII DPR RI itu mengatakan proses penetapan gelar Pahlawan Nasional seharusnya transparan, inklusif, dan bebasis kriteria objektif sesuai UU.
Dia menyebut rakyat pun berhak mengetahui bagaimana sebuah nama diajukan untuk mendapatkan gelar tersebut.
BACA JUGA: Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional Oleh Prabowo
“Apa kontribusi yang menjadi dasar pengakuan, sejauh mana perannya memberi manfaat keberlanjutan bangsa dan negara,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (11/11).
Menurut dia, pemerintah harus memastikan proses penetapan Soeharto menjadi pahlawan secara terbuka supaya tak menimbulkan tafsir politis.
BACA JUGA: Prasetyo Hadi Ungkap Prabowo Subianto Umumkan 10 Pahlawan, Termasuk Soeharto
Wakil rakyat dari Dapil I NTT itu menyampaikan gelar pahlawan untuk Soeharto berpotensi menyakiti pihak-pihak yang telah dizalimi saat rezim Orde Baru.
“Jangan sampai pemberian gelar tersebut hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Sebab bisa mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
BACA JUGA: Putri Gus Dur Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Kekerasan Orde Baru Diungkap
Andreas juga mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mencermati rekam jejak yang dimiliki Soeharto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
