GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan warga negara asing (WNA) memimpin BUMN.
Rivqy mengingatkan supaya dalam menunjuk WNA masuk dalam direksi BUMN, harus sesuai dengan keahliannya.
Pertimbangan lainnya yakni prestasi, kemampuan profesional, hingga sumber daya dalam negeri yang memang tidak tersedia untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Cak Imin Minta Kader PKB di DPRD Tingkatkan Mutu, Agar Paham Kondisi Rakyat
“Tentu tidak masalah selama penunjukkan itu berdasar pada keahlian, prestasi, serta kemampuan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/10).
Politikus PKB itu juga mengingatkan pemerintah supaya memastikan pengawasan dan transparansi ketika menunjuk WNA masuk direksi BUMN.
BACA JUGA: Legislator PKB Minta Pemerintah Jelaskan Maksud Frasa Ibu Kota Politik
Menurut dia, prioritas utama juga harus tetap pada keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
“Tidak semata globalisasi. Namun juga keberlanjutan mengenai manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya.
BACA JUGA: Cak Imin Beri Instruksi, Kader PKB Diminta Gelar Doa Keselamatan Bangsa
Rivqy menyampaikan BUMN merupakan bagian dari tulang punggung ekonomi negara. Oleh karena itu, pengelolaannya pun harus profesional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
