GenPI.co - Menham Natalius Pigai meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tak memperlakukan dana otonomi khusus (otsus) menjadi bagian dari anggaran yang dipotong.
Kemenkeu diketahui memberlakukan kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang.
Pigai mengatakan dana otsus Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua mempunyai dasar historis, politis dan rekonsiliatif yang berbeda dengan alokasi anggaran reguler.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Sebut ASN Jawa Barat Puasa, Imbas Menkeu Purbaya Potong Dana TKD
Dia menilai dana otsus diberikan sebagai bentuk pengakuan dari negara terhadap daerah khusus, hasil perundingan politik, dan komitmen rekonsiliasi nasional.
“Dana otsus adalah bagian hak asasi daerah istimewa, sekaligus memperkuat kepercayaan warga DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah,” katanya dikutip Jumat (10/10).
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Cukup 2 Wamenkeu yang Bantu, Sebut Bisa Irit Gaji
Menurut dia, pemotongan dana otsus akan berdampak pada aspek fiskal, mengikis kepercayaan publik, dan mengganggu proses perdamaian di daerah itu.
Dia pun meminta kepada Purbaya Yudhi Sadewa supaya tak memberlakukan dana otsus sebagai bagian dari anggaran yang bisa dipotong secara seragam.
BACA JUGA: Aria Bima Harap Menkeu Purbaya Tinjau Ulang Pemotongan Dana TKD
Sebab posisinya berbeda dengan pemerintah daerah lainnya. Baik itu secara prinsip, fungsi, maupun tujuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
