GenPI.co - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov di bawah kepemimpinan Pramono Anung mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak terhadap sejumlah fasilitas olahraga.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah untuk kaji ulang.
“Kami telah merekomendasikan untuk kaji ulang pajak hiburan beberapa tempat olahraga,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (12/7).
BACA JUGA: Pramono Anung Pastikan ASN Tak Pakai Transportasi Umum pada Rabu, Akan Disanksi
Dia menilai pengenaan pajak yang mencapai 10 persen untuk tempat olaharga itu belum tepat. Sebab kondisi ekonomi sedang melemah.
Selain itu, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Belum lagi banyak tempat olahraga yang dimanfaatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
BACA JUGA: DPRD Desak Pemerintahan Pramono Anung Segera Realisasi Sekolah Gratis di Jakarta
Suhud menyampaikan pengenaan pajak hiburan harus mempertimbangan omzet tempat olahraga, sehingga tak membebani masyarakat.
“Omzet harus diperhatikan, supaya tidak membebani masyarakat kecil yang ingin menggunakan tempat olahraga itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Pramono Anung Minta Maaf Seusai Warganya Terdampak Banjir Berhari-hari
Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Nomor 257 tahun 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
